Ambiguitas Maladministrasi dan Tindak Pidana di Indonesia

Fokus utama buku ini adalah membedakan apakah suatu penyalahgunaan wewenang bersifat pelanggaran administrasi (murni) atau telah memenuhi unsur kesengajaan dan kerugian negara yang menjadi delik pidana. Diketahui, Maladministrasi bersifat administratif (pelanggaran undang-undang administrasi, penundaan berlarut, atau kesalahan prosedur). Sanksinya berupa teguran, penurunan pangkat, atau denda administratif. Kesalahan prosedur berubah menjadi tindak pidana ketika ada kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menimbulkan kerugian nyata bagi keuangan/perekonomian negara.